• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 8, No 1 (2021)

Table of Contents

Hukum Perdata

AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN DENGAN PENGGUNAAN DATA PALSU DI KOTA PEKANBARU Annisa Firdaus, Evi Deliana, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM TERHADAP HIBAH TANAH YANG DISENGKETAKAN OLEH AHLI WARIS PARA PIHAK (STUDI : HIBAH TANAH ANTARA MIAK ASIN IMAM MULIA DAN SYARKAWI DT MAJO LELO DI NAGARI SITANANG) Maulana Ihsan Habibi, Evi Deliana, Ulfia Hasanah

PDF 1-14

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA ATM SETOR TUNAI PADA BANK NEGARA INDONESIA (BNI) CABANG PASAR BAWAH PEKANBARU Yogi Yarmalis, Hayatul Ismi, Riska Fitriani

PDF 1-8

PEMBERESAN HARTA PAILIT PT. ASURANSI BUMI ASIH JAYA DEBITOR KEPADA KREDITOR CABANG PEKANBARU Rio Rizky Ramadhan, Hayatul Ismi, Riska Fitriani

PDF 1-15

EKSISTENSI TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN PELALAWAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT Maharani Maharani, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-14

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT.TELKOM DENGAN PELANGGAN INDIHOME DALAM PEMBERIAN JASA LAYANAN INTENET DI PEKANBARU Arrahman Arsista, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PENGGUNA GO-JEK YANG DIRUGIKAN TERKAIT PERETASAN DATA PRIBADI MELALUI APLIKASI GOJEK Faried Almaas, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH BANK ATAS TERJADINYA CARD SKIMMING ATM M.Ikhsan Syahputra, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA KARTU XL ATAS PRODUK YANG TIDAK SESUAIDENGAN YANG DIIKLANKAN Sri Divia Bella, Zulfikar Jayakusuma, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN PRODUKSI RUMAH TANGGA (KERIPIK CABE) YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KADALUARSA DI KOTA DUMAI Maringan Tua H.D, Maria Maya Lestari, Riska Fitriani

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA DI PABRIK SAWIT PT. ANUGERAH TANI MAKMUR (ATM) MAREDAN Suratun Suratun, Evi Deliana, Riska Fitriani

PDF 1-15

AKIBAT HUKUM KUASA MUTLAK DALAM AKTA PENGIKATAN JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN PENUH ATAS OBJEK JUAL BELI Yaumal Akmal Harpami, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

Pelaksanaan Pemberian Hibah Berdasarkan Hukum Adat Di Nagari Salayo Kabupaten Solok Muhammad Tegar Adhiyatma, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-11

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYALURAN LPG 3 KILOGRAM, ANTARA PT. VALERY FAMILY SEJAHTERA DAN PANGKALAN UD. MAJU JAYA DI KOTA PEKANBARU Togu Rizky Anggel, Evi Deliana, Riska Fitriani

1-15

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 DALAM MENYELESAIKAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI PADANG Dini Azani, Firdaus Firdaus, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

KEDUDUKAN PERJANJIAN JUAL BELI TANAH PUSAKA TINGGI DI JORONG GUGUAK NAGARI GUGUAK VIII KOTO KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU Afnila Marisa, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Fintech Berbasis Aplikasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Melly Carolina Bangun, Hayatul Ismi, Hengki Firnanda

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PROGRAM SANITASI MASYARAKAT DI KOTA PEKANBARU Muhammad Fauzi Akbar, Hayatul Ismi, Hengki Firmanda

1-14

Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Fintech Berbasis Aplikasi Yang Tidak Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau Melly Carolina Bangun, Hayatul Ismi, Hengki Firmanda

1-15

Larangan Perkawinan Sesuku Pada Masyarakat Adat Suku Domo di Desa Rumbio Kabupaten Kampar Ifaldi Andri, Evi Deliana, Ulfia Hasanah

PDF 1-12

PERAN NINIK MAMAK TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT KAMPAR Shania Humairah, Hayatul Ismi, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PENYELESAIAN WANPRESTASI OLEH AHLI WARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA USAHA EKONOMI DESA SIMPAN PINJAM AS SALAM DI DESA TANJUNG PUNAK KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS Agus Kusni Mubarok, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PEMENUHAN HAK-HAK ATAS KESELAMATAN KERJA TERHADAP PEKERJA BATU KAPUR DI CV. BUKIT RAYA LAENDRYS KECAMATAN KAMANG MAGEK KABUPATEN AGAM Iga S. Syahri, Firdaus Firdaus, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PENYELESAIAN KREDIT MACET ANTARA BANK BPR PIJER PODI KEKELENGEN DENGAN NASABAH PADA PT. BPR PIJER PODI KEKELENGEN DI CABANG SIMPANG POS MEDAN Edward Oktanika, Zulfikar Jayakusuma, Riska Fitriani

PDF 1-15

PEMBATALAN PERJANJIAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON JEMAAH UMROH SILVER SILK TOUR AND TRAVEL KARENA PANDEMI COVID-19 Aldo Virgiansyah, Firdaus Firdaus, Riska Fitriani

PDF 1-15

TINJAUAN TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA PT. OYO ROOMS INDONESIA DENGAN DAVONSA HOMESTAY DI JALAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA PEKANBARU Tengku Vania Filza, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FISDUSIA ANTAR PT. ARJUNA FINANCE DENGAN DEBITUR DI KABUPATEN KAMPAR Ully Trand Sarthi, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani

PDF 1-15

Hukum Tata Negara

KONTRIBUSI FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Ilham Hanafiah Damanik, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

Kewenangan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Oleh Pemerintah Pusat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Warto Warto, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBATASAN RUANG LINGKUP POLITIK UANG DALAM PEMILU DI INDONESIA Emil Yadev, Emilda Firdaus, Dessy Artina

PDF 1-15

KRITERIA PENERAPAN AMNESTI OLEH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Martinus Lase, Mexsasai Indra, Maria Maya Lestari

PDF 1-15

PENATAAN MEKANISME PENYADAPAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 5/PUU-VIII/2010 Abdul Fadli, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (7) PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG HIBURAN UMUM DI KOTA PEKANBARU Mhd Ichsan, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Amanda Salsabila, Mexsasai Indra, Widia Edorita

PDF 1-15

IMPLEMENTASI TUGAS PENGHULU TERKAIT PEMBANGUNAN JALAN PEDESAAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 84 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU Julpan Syahputra, Emilda Firdaus, Dessy Artina

PDF 1-15

PENATAAN REGULASI LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Herika Ambarwati, Dessy Artina, Adi Tiaraputri

PDF 1-14

PEMBATASAN PERIODESASI ANGGOTA LEMBAGA LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM MODERN Muara Rizki Eko Putra, Mexsasai Indra, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA PEKANBARU NELLY KARLINDA, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA PEKANBARU Rizky Syafrinaldi, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

SINKRONISASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG TERHADAP UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DALAM PEMANFAATAN RUANG UNTUK KAWASAN PERMUKIMAN DI KOTA PEKANBARU Yusril Fahmi Sinaga, Mexsasai Indra, Widia Edorita

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 62 TAHUN 2019 TERHADAP KEPALA BADAN PENGUSAHAAN BATAM DIJABAT EX-OFFICIO OLEH WALI KOTA BATAM DIKAITKAN DENGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Fadhilah Fauzan, Mexsasai Indra, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

GAGASAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DALAM PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL DI INDONESIA Annisa Sherin Uswatun Erly, Mexsasai Indra, Widia Edorita

PDF 1-15

URGENSI PELAKSANAAN SUMPAH JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 9 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM DI INDONESIA Habib Alhuda, Mexsasai Indra, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Ulfah Salsabila Syahrina, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN PENGGUNAAN DANA DESA KEPADA MASYARAKAT DI DESA KASIKAN KECAMATAN TAPUNG HULU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU M. Abd. Muzaki, Mexsasai Indra, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

OPTIMALISASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEBAGAI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN Tiara Rizky Monica, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM Nuratisyah Nuratisyah, Dessy Artina, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Terhadap Atlet Yang Tidak Mendapatkan Hari Tua Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberian Penghargaan Olahrga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Aidil Fachrozi Ahmad, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-15

PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH RIAU (KPIDR) DALAM MEMBERIKAN AKSESIBILITAS INFORMASI PUBLIK SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK BAGI DISABILITAS RUNGU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN DI PROVINSI RIAU Idris Frenagen, Emilda Firdaus, Widia Edorita

PDF 1-15

EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM TINDAK LANJUT REKOMENDASI LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Athifa Syziya Putri, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBATASAN USIA CALON KEPALA DAERAH BERDASARKAN PASAL 7 AYAT 2 E UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG- UNDANG NO 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG Yosua Manurung, Mexsasai Indra, Widia Edorita

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS TERKAIT KONSEP KESEJAHTERAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS Lili Rahayu, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEMBENTUK PERATURAN PELAKSANA YANG DIDELEGASIKAN OLEH UNDANG-UNDANG DITINJAU DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Dessy Fransiska Br. Silaban, Firdaus Firdaus, Dessy Artina

PDF 1-15

Pelaksanaan Pengawasan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Orang Antar Kota dalam Satu Provinsi di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Melly Julianti, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

MEKANISME CHECK AND BALANCES DALAM PENERBITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DIS-EASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI AN-CAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN Nurasiah Siregar, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra

PDF 1-15

MEKANISME CHECK AND BALANCES DALAM PENERBITAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID- 19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN Nurasiah Siregar, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PEMBATASAN TERHADAP ANAK YANG MENYAKSIKAN TAYANGAN BIOSKOP DENGAN RATING DEWASA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM Nadia Junesti, Emilda Firdaus, Widia Edorita

PDF 1-15

PERAN PARTAI POLITIK TERHADAP LAHIRNYA PERATURAN DAERAH (PERDA) DI PROVINSI RIAU Lisber simatupang, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

PEMENUHAN HAK MASYARAKAT DALAM PENGURUSAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Ridho Hanif Farza, Firdaus Firdaus, Dessy Artina

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS Khofifah Hasanah Pane, Emilda Firdaus, Zulwisman Zulwisman

PDF 1-15

Hukum Pidana

PERBANDINGAN PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Vidya Sanaya, Erdianto Effendi, Dessy Artina

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Kevin Kaleb Panjaitan, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-14

PENERAPAN SANKSI TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP JURNALIS SAAT DEMONSTRASI DI INDONESIA Widya Kus Anggraini, Mukhlis R, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PERANAN SUBDIT V POLDA RIAU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUIDUNIA VIRTUAL( CYBERTERRORISM ) Jonathan Christoper Silalahi, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBUAT ALAT PEMBATAS KECEPATAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KECAMATAN KANDIS Sopiandi Pakpahan, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TERPIDANA YANG TELAH DIVONIS BERSALAH TANPA AMAR PERINTAH PENAHANAN (Studi Kasus Putusan Nomor 192/Pid.B/2015/PN.Rgt) Rafika Anggraini, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENGATURAN PENEMPATAN NARAPIDANA TRANSGENDER YANG BELUM MEMILIKI SURAT PUTUSAN BERGANTI KELAMIN DARI PENGADILAN DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA Sri Widi Astuti, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PELAKSANAAN PERAMPASAN ASET SECARA TIDAK WAJAR DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH Kevin Kaleb Panjaitan, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

MODEL PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI PENGGANTI PIDANA KURUNGAN DALAM RANGKA MENGATASI PERMASALAHAN KELEBIHAN KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Yolanda Rizky Rinaldi, Emilda Firdaus, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

KONTROVERSI PENGIBARAN BENDERA BINTANG KEJORA DI ISTANA NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Nurfadilah Nurfadilah, Erdianto Effendi, Davit Rahmadan

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ADAT Putra Hermawan, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG Amirahni Zahra Tripipo, Mexsasai Indra, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PENERAPAN PELAKSANAAN ASESMEN TERHADAP PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT SIAK Bayu saputra simanjuntak, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

Penentuan Kriteria Perbuatan Permulaan Pelaksanaan Pada Tindak Pidana Makar di Indonesia Wahyu Andrie Septyo, Erdianto Effendi, Evi Deliana

PDF 1-15

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pemilik Domain Perjudian Di Internet Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Samuel Romulus Simamora, Maria Maya Lestari, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Indana Frishilya, Mukhlis R, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

DISPARITAS PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Fanita Aditia, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PROSES PERADILAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KASUS PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA (Studi Kasus Pelanggaran HAM Berat Abepura) Rico Edward, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

PERJANJIAN YANG DI LARANG DALAM USAHA TIDAK SEHAT TERHADAP PERBEDAAN HARGA TANGGA DI TOKO BANGUNAN PEKANBARU Hafis Ryadhie, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Mery Natalia Siahaan, Dessy Artina, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PENGATURAN KEDUDUKAN SAHABAT PENGADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA Anggi Setiawan, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA Aldi Krisananda, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

TINJAUAN PUTUSAN PERKARA NOMOR : 3096 K/PID.SUS/2018 DIKAITKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Sofi Ayu Anggraini, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PELAKSANAAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG Sairah Matisa, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

1-14

ASPEK HUKUM PIDANA DALAM JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI Bella Maida Sasmita, Erdianto Effendi, Davit Rahmadan

PDF 1-14

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIRAMAN AIR KERAS STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN DENGAN (NOMOR PERKARA 372/PID.B/2020/PN JKT.UTR) Miftahul Jannah, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

ANALISIS HUKUM PENCEMARAN YANG TELAH TERBUKTI MELALUI UJI BAKU MUTU LINGKUNGAN AGAR DAPAT MENJADI DASAR BAGI PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN Danu Hermansyah, Erdianto Erdianto, Ledy Diana

1-15

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN GANJA UNTUK KEBUTUHAN MEDIS Muhammad Nanda Khairul, Zulfikar Jaya Kusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI PADA PELAKU YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH Liza Afriani, Emilda Firdaus, Elmayanti Elmayanti

1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERUSAHAAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI YANG MENYEBARKAN DATA PRIBADI DEBITUR BERDASARKAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI RIAU Royan Ramadhan, Davit Rahmadan, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

Analisis Terhadap Tindak Pidana Terorisme (Studi Perbandingan Jarimah Al-Baghyudalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia) Winda Wulan, Erdianto Effendi, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN PASAL 310 AYAT 3 KUHP Tiara Vemilya, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP PENGUNJUK RASA Muhammad Alfarid Samadi, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG MENGALAMI KEKERASAN OLEH PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Nurhasanah Nurhasanah, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA NO.1144/PID.B/2017/PN.MKS PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MEYEBABKAN KEMATIAN DALAM PELAKSANAAN ORIENTASI MAHASISWA BARU Syofiaty Andeskarayu, Zulfikar Jayakusuma, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KOBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SIBOLGA Jusuf Tinambunan, Erdianto Erdianto, Ledy Diana

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN DI KABUPATEN 50 KOTA Melya Deana Putri, Erdianto Effendi, Ledy Diana

PDF 1-15

UPAYA MASYARAKAT MELAYU KECAMATAN PANGEAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM MENCEGAH DAN MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Andri Hidayat, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MODIFIKASI RANGKA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA DUMAI Simon Albertian Redy S, Mexsasai Indra, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PENGARUH VICTIMBLAMING (PENYALAHAN KORBAN) TINDAK PIDANAPORNOGRAFI BALAS DENDAM TERHADAP PROSES PENEGAKAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA Deby Rahmatul Fitri, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM ILLEGAL FISHING DI INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 05/PEN.PID.SUS/2015/PN.AMB) Hengki Purnata, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI SARANA E-COMMERCE BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Syeiqal Afwan Gumilamg, Davit Rahmadan, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PENERAPAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA Alexander Ricardo Gabriel, Erdianto Erdianto, Davit Rahmadan

PDF 1-15

OPTIMALISASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN PERBANKAN DENGAN MENERAPKAN UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH RIAU Triya Yunita Permata Sari, Mukhlis R, Davit Rahmadan

PDF 1-15

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENANGKAPAN IKAN TERUBUK DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS Widya Lestari, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-13

UPAYA HUKUM PENANGGULANGAN PENGAKSES SITUS INTERNET YANG MEMUAT UNSUR PORNOGRAFI OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Muhammad Syah Alam Siagian, Zulfikar Jayakusuma, Davit Rahmadan

1-15

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA DITINJAU BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN SISTEM PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA Muhammad Abid Alhafiz, Mukhlis R, Ledy Diana

PDF 1-13

PENYIDIKAN TERHADAP MASSA PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DI KEPOLISIAN RESOR KUANTAN SINGINGI Andre Gunawan, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-15

REORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN SANKSI PIDANA BERSYARAT Lia Khetryn Sinaga, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN HEWAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH RIAU Eliyani Esther Marlina, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN ASIMILASI KEPADA NARAPIDANA DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN Kevin Maulana Putra, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DALAM MENGKONSUMSI MAKANAN PADA RESTORAN HOTEL YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT HALAL DI KOTA PEKANBARU Yunda Agusti Putri, Hayatul Ismi, Hengki Firmanda

PDF 1-15

Analisis Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan No Perkara 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr dan No Perkara 22/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pbr ) ALBERT PH SILALAHI, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN BBM MENGGUNAKAN NAMA PERTAMINI SECARA ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI Edo Bikana Barus, Erdianto Erdianto, Mukhlis R

PDF 1-15

MODEL PENYELESAIAN TINDAKAN PELANGGARAN PEMANFAATAN BIOTA LAUT MENURUT HUKUM ADAT MELAYU MANDAH RIAU Tri Mukti, Davit Rahmadan, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE DIWILAYAH KOTA DUMAI Riki Wahyu Ramadan, Emilda Firdaus, Mukhlis R

PDF 1-12

ANALISIS PIDANA TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Grace Tiur Esterella Silalahi, Mukhlis R, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

GAGASAN DEKRIMINALISASI TERHADAP PASAL 505 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA GELANDANGAN M. Rizky Bagus, Erdianto Erdianto, Davit Rahmadan

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN MIE BERFORMALIN DI KOTA PEKANBARU Nova Putri, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn) Lina Dwita Damryani Situmorang, Mukhlis R, Adi Tiara Putri

1-15

PERAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TERHADAP PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN SINGINGI Rahma Riyanti, Erdianto Erdianto, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN SECARA ONLINE DI KOTA PARIAMAN Enda Astri Ningrum, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYIMPANGAN PENYERAPAN ANGGARAN APBD PADA BELANJA HIBAH KABUPATEN BENGKALIS (STUDI PUTUSAN NO 4/PID.SUS.TPK/2017/PN.PBR).” Taufiqqul Hidayat, Mexsasai Indra, Davit Rahmadan

1-15

ANALISIS TERHADAP DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENERAPAN ALASAN PEMAAF DAN ALASAN YANG MERINGANKAN HUKUMAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DIMASA PANDEMI COVID-19 DI RIAU Rantika Br. Purba, Evi Deliana, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-13

Tinjauan Yuridis Mengenai Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Alasan Penghapus Pidana (Studi Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Kpn) Lina Dwita Damryani Situmorang, Mukhlis R, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM SATUAN TUGAS LALU LINTAS (SATLANTAS) KEPOLISIAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH MASSA AKSI UNJUK RASA DI KOTA PEKANBARU PANUSUNAN SIREGAR, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PRAKTIK PENEBANGAN POHON DI HUTAN LINDUNG DALAM PELAKSANAAN PACU JALUR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN RONALDO GUSTI SANDRA, Erdianto Effendi, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA Rosmawati Rosmawati, Mukhlis R, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

Hukum Internasional

TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KAPAL PERIKANAN ASING YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIFHUKUM LAUT INTERNASIONAL Dohardo Maharari Hasugian, Maria Maya Lestari, Widia Edorita

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PENCEMARAN LAUT OLEH KAPAL ASING YANG DISEBABKAN OLEH TERSANGKUTNYA JANGKAR KAPAL PADA PIPA MINYAK MILIK PT PERTAMINA DI WILAYAH LAUT TERITORIAL INDONESIA Maghfira Dwi Adisti, Zulfikar Jayakusuma, Widia Edorita

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN DUTA BESAR INGGRIS OLEH OTORITAS IRAN BERDASARKAN VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS 1961 Agung Prayoga, Evi Deliana, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB NEGARA PENERIMA (RECEIVING STATE) TERHADAP KEAMANAN GEDUNG PERWAKILAN DIPLOMATIK NEGARA PENGIRIM (SENDING STATE) MENURUT HUKUM DIPLOMATIK Almi Melci Elyzabet, Evi Deliana, Widia Edorita

PDF 1-13

ORGAN HARVESTING TERHADAP PRAKTISI FALUN GONG OLEH CHINESE COMMUNIST PARTY DI TIONGKOK BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT (UNCAT) Mela Kristina, Maria Maya Lestari, Davit Rahmadan

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS STATUS KEWARGANEGARAAN INDIVIDU TERHADAP KELUARGA SIMPATISAN ISLAMIC STATE OF IRAQ AND SYRIA YANG BERADA DI WILAYAH KONFLIK BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Desi Natalia Sihombing, Evi Deliana, Ledy Diana

PDF 1-15