• Home
• About
• Login
• Register
• Search
• Current
• Archives

Home > Archives > Vol 7, No 2 (2020)

Table of Contents

Hukum Perdata

Pengaturan Tanggungjawab Negara Terhadap Penanganan Fakir Miskin Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia Irwansyah Eka Putra, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra

PDF 1-15

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK TIRI (STUDI TENTANG KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK TIRI DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA DI DESA SIGALINGGING KECAMATAN PARBULUAN) Ade P Banjarnahor, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-13

AKIBAT HUKUM HAK ASUH ANAK TERHADAP PERCERAIAN KARNA MURTAD DI PENGADILAN AGAMA PEKANBARU Rais Azhimy, Hayatul Ismi, Ledy Diana

PDF 1-15

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI KOTA PEKANBARU Wita Ananda Chikita, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

WANPRESTASI PERJANJIAN LISAN ANTARA PENYEWA KIOS DAN LOS DI PASAR BARU PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN Mesy Yulandari, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

1-15

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN BURUH PABRIK BATU BATA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rika Syafitri, Evi Deliana, Hengki Firmanda S

1-15

PELAKSANAAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Allifa Amelia, Hayatul Ismi, Hengki Firmanda S

PDF 1-15

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAMAN PADA CREDIT UNION SADA NIOGA DI DESA GUNUNG MERIAH KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA LOPIANTI BR SEMBIRING, Hayatul Ismi, Hengki Firmanda S

1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI NELAYAN KECIL DI KABUPATEN BENGKALIS PADA PT ASURANSI JASINDO CABANG PEKANBARU Devi Satria, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

1-12

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM TANPA WARKAT (SCRIPLESS TRADING) DI PASAR MODAL DALAM HUKUM PEMBUKTIAN Bayu Syafandi Tosmar, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KESALAHAN BERAT PADA PERJANJIAN KERJA BERSAMA FEDERASI SERIKAT BURUH SOLIDARITAS INDONESIA DENGAN PT. PEC-TECH SERVICE INDONESIA PANGKALAN KERINCI Bima Sakti Ginting, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PENDAFTARAN BPJS KESEHATAN OLEH PERUSAHAAN TERHADAP PEKERJA PADA PT. SINAR RAYA PERMAI Theofilus Theofilus, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA BPJS KESEHATAN DI RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ERIA BUNDA KOTA PEKANBARU Reynold Maytri Candra, Mexsasai Indra, Ulfia Hasanah

1-15

PELAKSANAAN JAMINAN PEMELIHARAAN (MAINTENANCE BOND) SEBAGAI JAMINAN PEKERJAAN KONTRUKSI ANTARA PT. ASURANSI MEGA PRATAMA CABANG PADANG DENGAN CV. MERPATI Febbyana Febbyana, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PELAKSANAAN PAGANG GADAI SAWAH BERDASARKAN HUKUM ADAT DI KANAGARIAN KOTO TINGGI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT Farhan Muhammad Aziz, Zulfikar Jayakusuma, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PT. HEROTAMA INDONUSA CABANG SUMATERA BARAT DALAM PELANGGARAN KONTRAK KERJA DENGAN KILANG PANASONIC SYSTEM NETWORKS Gladysha Indahcantika Mazalio, Firdaus Firdaus, Riska Fitriani

PDF 1-15

TINJAUAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN TANPA WALI NASAB MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) Jenny Divia Fitcanisa, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUANGAN PERKANTORAN ANTARA PENYEWA DENGAN PEMILIK GEDUNG PT. SURYA DUMAI INDUSTRI TBK DI KOTA PEKANBARU Tio Dara Sabri Hutabarat, Firdaus Firdaus, Riska Fitriani

PDF 1-12

Implementasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Apotek Terhadap Konsumen Atas Peredaran Vaksin Palsu Di Kecamatan Sailkota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Ilham Rijab, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-14

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAP PT. NAGA LINE PEKANBARU TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG DARI PEKANBARU TUJUAN SELATPANJANG DARI TAHUN 2018-2019 Erwin Firmansyah Putra, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA PADA SENGKETA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA Dania Sabilah Farina, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani

PDF 1-15

PENERAPAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN BARANG MELALUI PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT CV AISON EXPRESS DI KOTA PEKANBARU M. Wahyu Nugraha, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BAGI PEKERJA MEKANIK MOTOR DI PT. ALFA SCORPII KOTA PEKANBARU Rizki Safitra Sulistio, Mexsasai Indra, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA SISTEM PEMBAYARAN DIGITAL (DIGITAL PAYMENT) BERBASIS APLIKASI OVO DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.18/40/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMROSESAN TRANSAKSI PEMBAYARAN Ester Widi Hastuti, Evi Deliana, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENANG LELANG BENDA BERGERAK NON EKSEKUSI SUKARELA YANG TIDAK MENDAPATKAN AKTA RISALAH LELANG DI PT. IBID BALAI LELANG PEKANBARU Al Arif, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA FITNESS TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KOTA PEKANBARU Siti Ermawati, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA DI DESA TELUK LATAK KECAMATAN BENGKALIS Nurul Izzayu, Hayatul Ismi, Riska Fitriani

PDF 1-15

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL ANTARA PEMILIK TANAH DENGAN DEVELOPER PERUMAHAN CAHAYA BUDI PERMAI DI KOTA PEKANBARU Abdu Haikal Siregar, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani

PDF 1-15

PERALIHAN HAK TANGUNGAN SECARA DIBAWAH TANGAN ATAS TANAH AGUNAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA CABANGSINTONG KECAMATAN TANAH PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR RIAU Punto Dewo, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) GULA PASIR DI PASAR CIK PUAN KOTA PEKANBARU Albinus Siahaan, Hayatul Ismi, Hengki Firnanda

PDF 1-15

KEDUDUKAN DAN HAK ANAK LUAR KAWIN TERHADAP WARISAN ORANGTUA BERDASARKAN HUKUM ADAT BATAK KARO DI DESA SUKANALU KECAMATAN BARUS JAHE Eki Pranata Sembiring, Maryati Bachtiar, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN PADA MASA IDDAH DI DESA KEMANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Syafrida Syafrida, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PELAKSANAAN ASAS MEMPERSULIT TERJADINYA PERCERAIAN PADA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN Allifa Amelia, Hayatul Ismi, Hengki Firnanda

PDF 1-15

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN YAYASAN DI KOTA PEKANBARU Wita Ananda Chikita, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN BURUH PABRIK BATU BATA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rika Syafitri, Evi Deliana, Hengki Firmanda S

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN TERHADAP ANAK AKIBAT PEMBATALAN PERKAWINAN SETELAH SALAH SATU PIHAK MENINGGAL Syafiqa Tiara Ayunda, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB PT. PRATAMA MAKMUR JAYA MEDAN TERHADAP BARANG BAWAAN MILIK PENUMPANG DALAM BAGASI BUS MAKMUR Yerikho Alexandre, Hayatul Ismi, Riska Fitriani

PDF 1-11

PELAKSANAAN MALAKOK SUKU TERHADAP ORANG DILUAR SUKU MINANG YANG AKAN MENIKAH DENGAN ORANG SUKU MINANG ASLI DI NAGARI KURANJI KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA suci Fitri Febriani, Hayatul Ismi, Hengki Firnanda

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA TITIP (JASTIP) MELALUI MEDIA ONLINE Try Krisna Monarchi, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-14

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KLAUSULA EKSONERASI PADA PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX ANTARA BANK BNI CABANG PEKANBARU DENGAN NASABAH BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK Artha Vennessa, Hayatul Ismi, Dasrol Dasrol

PDF 1-14

AKIBAT HUKUM PERNIKAHAN PADA MASA IDDAH DI DESA KEMANG KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM Syafrida Syafrida, Firdaus Firdaus, Ulfia Hasanah

PDF 1-13

TINJUAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI YOUTUBE PREMIUM OLEH ONLINE SHOP DI MEDIA SOSIAL Cindy Novita Sari Putri, Evi Deliana, Ulfia Hasanah

PDF 1-14

TINJAUAN TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PT. ANDIKA PERMATA SAWIT LESTARI (APSL) DENGAN KELOMPOK TANI NELAYAN ANDALAN (KTNA) DI DESA BONAI KECAMATAN BONAI DARUSSALAM Rahayu Pratiwi, Evi Deliana, Riska Fitriani

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU Dumai Putra Mulia Pasaribu, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA PARFUM ISI ULANG YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL KOMPOSISI DI KOTA PEKANBARU Dumai Putra Mulia Pasaribu, Maryati Bachtiar, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

PEMENUHAN HAK-HAK PT. JAMKRIDA RIAU SEBAGAI PENJAMIN DALAM PENYELESAIAN KREDIT USAHA RAKYAT DENGAN CARA SUBROGASI Afni Syafitri, Hayatul Ismi, Riska Fitriani

PDF 1-15

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PLN UIP SUMBAGTENG CABANG SOEKARNO HATTA PADA PERUMAHAN BUMI TAMPAN LESTARI DI KOTA PEKANBARU Septriana Rahmawati Ardiani, Evi Deliana, Dasrol Dasrol

PDF 1-15

Tanggung Jawab Perusahaan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan Terhadap Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pencegahan Kebakaran Hutan di Kabupaten Siak Provinsi Riau Khaifa Nabila, Firdaus Firdaus, Riska Fitriani

PDF 1-15

Hukum Tata Negara

INTERPRERASI A CONTRARIO TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN PENGURUS PARTAI POLITIK MENJADI ANGGOTA DPD Aulia Rasyid Sabu, Mexsasai Indra, Evi Deliana

1-15

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PEMENUHAN HAK YANG DIMILIKI LANJUT USIA (LANSIA) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN LANJUT USIA (LANSIA) DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Clara Izati Putri, Emilda Firdaus, Dessy Artina

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PENGATURAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA PEKANBARU Ester Nataliana, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

PERAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM PEMENUHAN FASILITAS SEKOLAH DASAR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Juliana Juliana, Evi Deliana, Dessy Artina

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Andi Wahyu Putra Utama, Mexsasai Indra, Ledy Diana

PDF 1-15

PELAKSANAAN WEWENANG WAKIL BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA MENURUT UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Adrian Hadi Putra Harahap, Mexsasai Indra, Evi Deliana

PDF 1-15

KEDUDUKAN ANAK DALAM AKTIFIITAS POLITIK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Melani Hendri, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DIKAITKAN DENGAN INDEPENDENSI KEWENANGAN YUDISIAL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Gabby Vionalisyah, Emilda Firdaus, Mexsasai Indra

PDF 1-15

GAGASAN PENGATURAN KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Wan Hilfiana, Mexsasai Indra, Evi Deliana

PDF 1-15

PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014 Ade Suprenda, Ikhsan Ikhsan, Dessy Artina

1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKAITKAN DENGAN KEWENANGANPEMBINA APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PEKANBARU Okthafia Mawis, Mexsasai Indra, Evi Deliana

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DIKAITKAN DENGAN KEWENANGANPEMBINA APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PEKANBARU Okthafia Mawis, Mexsasai Indra, Evi Deliana

PDF 1-15

INSTRUMEN ADMINISTRATIF PEMBATASAN PENGGUNAAN FASILITAS NEGARA OLEH CALON PRESIDEN PETAHANA DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS Dini Lusiana, Evi Deliana, Dessy Artina

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PASAL 6 NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PENERTIBAN SOSIAL ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI PEKANBARU Ilham Rizki Pratama, Emilda Firdaus, Widia Edorita

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PENGATURAN PAJAK RUMAH KOS DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU Mike Dwi Putri, Emilda Firdaus, Ledy Diana

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PARIWISATA HALAL DI KABUPATEN SIAK Egy Wahyudi, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

MEKANISME VERIFIKASI SUARA PENDUKUNG CALON KEPALA DAERAH PERSEORANGAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH M. Saada Hilman, Dessy Artina, Ledy Diana

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PELALAWAN BERDASARKAN PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2016 Riza Megia Lestari, Mexsasai Indra, Widia Edorita

PDF 1-15

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Wulan Mardhatillah, Emilda Firdaus, Evi Deliana

PDF 1-15

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAAN PERIZINAN PENGUSAHAAN DAN PENANGKARAN BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET Ayu Reda Hutagalung, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU Alfin Julian Nanda, Mexsasai Indra, Maria Maya Lestari

PDF 1-15

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN Zulheri Zulheri, Dessy Artina, Widia Edorita

PDF 1-15

GAGASAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DIKAITKAN DENGAN UPAYA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU Gustian Maulana, Emilda Firdaus, Evi Deliana

PDF 1-15

Politik Hukum Dalam Mewujudkan Netralitas Aparatur Sipil Negara Ber-dasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Alvin Riyadi, Emilda Firdaus, Widia Edorita

PDF 1-15

Hukum Pidana

KEBIJAKAN FORMULASI PIDANA KERJA SOSIAL UNTUK MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN DI INDONESIA Sridevi Ronauli, Erdianto Effendi, Ferawati Ferawati

1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS BERUPA PENGGUNAAN KNALPOT RACING DI WILAYAH HUKUMKEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Tri Zulkhaidir, Dessy Artina, Elmayanti Elmayanti

1-14

KEKUATAN BUKTI ILMIAH PADA TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI RIAU Randy Ismaeri, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-13

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN MAIN HAKIM SENDIRI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Sheren Prillicia, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-13

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESOR KAMPAR Ahmad Novrian Arsyad, Evi Deliana, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA Dahniati Dahniati, Zulfikar Jayakusuma, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PENYELUNDUPAN BIBIT LOBSTER DI PENGADILAN NEGERI TEMBILAHAN Risto Erwin, Erdianto Effendi, Widia Edorita

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM TINDAKAN PENANGKAPAN TANPA ADANYA SURAT PERINTAH PENANGKAPAN Dian Rahma Yunelfi, Emilda Firdaus, Mukhlis R

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS DEMONSTRASI MAHASISWA DI PEKANBARU) Fredrick Constanthia Thianda, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

1-15

ANALISIS HUKUM TERKAIT DEFINISI TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME Doni Wijaya Munte, Dessy Artina, Davit Rahmadan

PDF 1-15

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Kosmetik Illegal Secara Online Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru Fitrah Zaki Amri, Mukhlis R, Widia Edorita

PDF 1-15

PERANAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERAMBAHAN HUTAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESORT KUANTAN SINGINGI Raihan Kurniawan, Erdianto Effendi, Widia Edorita

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERBANDINGAN PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA Janri Aldo S, Dessy Artina, Ferawati Ferawati

PDF 1-12

BATASAN TINDAKAN PELECEHAN MATA UANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI MAHAR BERDASARKAN PASAL 35 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG Hans Haikal, Mukhlis R, Widia Edorita

PDF 1-15

PENGARUH PRILAKU MENYALAHKAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KESUSILAAN DI INDONESIA Muhammad Iqbal, Emilda Firdaus, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR: B-113/F/FD.1/05/2010 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU. Sandi Ersya Arrasid, Evi Deliana, Davit Rahmadan

PDF 1-15

Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal 134 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pada Masa Daluwarsa Pelaporan Kasus Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Yang Relatif Singkat Ulil Abshor, Erdianto Effendi, Ledy Diana

1-14

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PEMBUATAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR TIDAK RESMI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PEKANBARU Jonatan Alexander G, Erdianto Effendi, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN Victor Silalahi, Mukhlis R, Widia Edorita

PDF 1-15

Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal Ramadani Saputra Halawa, Erdianto Effendi, Davit Rahmadan

PDF 1-12

REFORMULASI PENGATURAN JANGKA WAKTU PIDANA KURUNGAN SUBSIDER PIDANA DENDA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Osshy Sari Sukma, Dessy Artina, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN Cyntia Ayustika Fitria, Erdianto Effendi, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KRIMINALISASI GURU DALAM MENDISIPLINKAN SISWA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE Windy Rizky Putri, Erdianto Effendi, Elmayanti Elmayanti

1-15

KAJIAN HUKUM DUALISME KEWENANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN SETELAH DITETAPKAN- NYA UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009TENTANG PERIKANAN Abdi Afriando, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

PENGATURAN HAK NARAPIDANA DALAM MENDAPATKAN KEBUTUHAN BIOLOGIS SELAMA MASA HUKUMAN DIPENJARA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA Maulana Ghalib As shidqie, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI RIAU DALAM MENANGANI PENYEBARAN BENIH SAWIT PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1992 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN Martin Ade Insani Damanik, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016 Renhard Pebrian, Erdianto Effendi

PDF 1-14

PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG ( PERMA ) NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PADA KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Frestu C Simanjuntak, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TEKAIT DENGAN PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP KORUPSI MENURUT PASAL 2 DAN KORUPSI MENURUT PASAL 3 DESTI SYAF PUTRI, Emilda Firdaus, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL PADA ANAK DI KEPOLISIAN RESOR ROKAN HILIR Caryn Caryn, Erdianto Effendi, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

FORMULASI PENGATURAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG OLEH KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA Erwin Hariadi Simamora, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

1-15

KONSEPTUALISASI PENERAPAN PERADILAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DI INDONESIA Rama Setyo Prakoso, Dessy Artina, Ferawati Ferawati

1-15

MODEL ALTERNATIF PEMIDANAAN TERHADAP PENGGUNA NARKOTIKA DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Febby Widya, Erdianto Effendi, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA KARTU TANDA PENDUDUK GANDA DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rika Elvita, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-14

PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LAUT YANG DISEBABKAN LIMBAH KAPAL DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU OLEH KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI (KPLP) TANJUNGUBAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN Bima Sakti Zalvadeora, Erdianto Effendi

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI KECAMATAN BUKIT BATU KABUPATEN BENGKALIS Devina Sulandari, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

1-15

IMPLEMENTASI SURAT EDARAN JAKSA AGUNG NOMOR: B-113/F/FD.1/05/2010 DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN NEGARA YANG KECIL OLEH KEJAKSAAN TINGGI RIAU. Sandi Ersya Arrasid, Evi Deliana, Davit Rahmadan

1-15

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA DI INDONESIA Raja Thesa Gusniardy, Zulfikar Jayakusuma, Mukhlis R

PDF 1-15

URGENSI KRIMINALISASI TERHADAP ANAK PELAKU HOMOSEKSUAL DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Lamtiur Siregar, Erdianto Effendi, Ferawati Ferawati

1-15

EKSISTENSI ADAT MELAYU DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN PELALAWAN IKA ANGGITA, Erdianto Erdianto, Ledy Diana

1-15

PENYELESAIAN SECARA ADAT TINDAK PIDANA PENIPUAN OLEH NINIK MAMAK TERHADAP TANAH ULAYAT MASYARAKAT DESA SAHILAN DARUSSALAM KECAMATAN GUNUNG SAHILAN Nugrah Prabowo, Maryati Bachtiar, Mukhlis R

PDF 1-15

GAGASAN PENAMBAHAN SANKSI PIDANA TERHADAP GURU PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DIDIK DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Annisa Wyndaria, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TURUT SERTA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PERKARA NOMOR 423/PID.B/2017.PN.PBR Endang Selawati, Emilda Firdaus, Davit Rahmadan

1-15

Gagasan Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pembakar Hutan Dan Lahan Di Indonesia Mual Ady Putra Sihombing, Erdianto Effendi

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Tio Jatmika, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENERAPAN MEDIASI PENAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PEKANBARU Aisy Zainindra, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENOLAKAN MATA UANG LOGAM RUPIAH SEBAGAI ALAT TRANSAKSI PEMBAYARAN MENURUT PASAL 33 AYAT (2) UNDANG-UNDANNG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DI KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR Revky Hamdani, Dessy Artina, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH DEBT COLLECTOR PINJAMAN ONLINE KEPADA DEBITUR PINJAMAN ONLINE DI PROVINSI RIAU Aldilah Ramadhan, Dessy Artina, Mukhlis R

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PIDANA PORNOAKSI YANG VIDEONYA DISEBARKAN OLEH ORANG LAIN Reni Marbun, Erdianto Erdianto, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK TEMPAT PROSTITUSI DI KECAMATAN SIATAS BARITA KOTA TARUTUNG Maria Hose Sihombing, Mexsasai Indra, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA CV. PERMATA BUNDAATAS TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA DURI Weli Gusnanda, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WALIKOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2017 Yogi Rahmadani Putra, Mexsasai Indra, Davit Rahmadan

PDF 1-15

PROBLEMATIKA HUKUM DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA Aldi Krisananda, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DEMONSTRAN YANG BERTINDAK ANARKIS BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1998 TENTANG KEMERDEKAAN MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM (STUDI KASUS DEMONSTRASI MAHASISWA DI PEKANBARU) Fredrick Constanthia Thianda, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PEMBERIAN RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN T.S. GITASHA NINU ANANDA, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

Analisis Yuridis Penerapan Pasal 49 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tentang Pembelaan Terpaksa Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Putusan Nomor: 09/Pid.B/2013/PTR Naomi Gracela, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-13

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN PENGANGKUTAN DAN PERNIAGAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN BENGKALIS Triana Lestari, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

KEBIJAKAN KRIMINALISASI TERHADAP PENYIDIK YANG TIDAK MENYEDIAKAN BANTUAN HUKUM KEPADA TERSANGKA YANG DIANCAM DENGAN PIDANA 5 TAHUN LEBIH BERDASARKAN PASAL 56 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA Wais Arfam Utama, Erdianto Erdianto, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP OKNUM PEJABAT PEMERINTAH DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI ANGGARAN DESA Yolanda Oktavia, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-14

ANALISIS HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR:865K/PID.SUS/2013) Eka Rosita, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA PIDANA MELALUI BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (BHABINKAMTIBMAS) DI KECAMATAN BUNUT KABUPATEN PELALAWAN Sultan Kevinsyah Dian Nugraha, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMASUNGAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN HUKUM PIDANA INDONESIA Roy Fran Donal, Mexsasai Indra, Mukhlis R

PDF 1-15

PERAMPASAN ASET KORUPTOR MELALUI MEKANISME NON CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE SEBAGAI EFEKTIVITAS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA BERDASARKAN UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION (UNCAC) 2003 Ramadhana Ari Pratamas Bangun, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

KEBIJAKAN PENAL PEMBEBASAN NARAPIDANA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 DI INDONESIA Alvin Samuel Gultom, Mexsasai Indra, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-14

PEMBUKTIAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DENGAN MODUS GELANGGANG PERMAINAN DALAM PERSPEKTIF JAKSA SELAKU PENUNTUT UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU Azmi Ramadhan, Erdianto Effendi, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BAPAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK YANG TELAH MENERIMA KESEPAKATAN DIVERSI DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN INDRAGIRI HULU Khairil Mardiansyah, Evi Deliana, Mukhlis R

PDF 1-15

IMPLEMENTASI WEWENANG INTELIJEN PADA PROSES PENYELIDIKAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM OLEH KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS Aditya Try Prasetyo, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PELAKSANAAN SISTEM PENGUPAHAN BURUH PABRIK BATU BATA DI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Rika Syafitri, Evi Deliana, Evi Deliana

PDF 1-15

PENGARUH SANKSI DISIPLIN TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA TERHADAP PENINGKATAN ANGKA PENGGUNA NARKOTIKA DI KALANGAN KEPOLISIAN Yodwi Augadinda Puti Taya, Davit Rahmadan, Ledy Diana

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI YANG MEROKOK SAAT MENGENDARAI KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU Yuliani Hutabarat, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEJAHATAN CYBER ILLEGAL CONTENTS DALAM JASA PAID PROMOTE DI MEDIA SOSIAL Halilintar Halilintar, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS HUKUM TERHADAP FUNGSI SUPERVISI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA Teguh Amandia Restu, Dessy Artina, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

IMPLEMENTASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANGKINANG Khodikatul Janna, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK HASIL DARI TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN Anggun Krisnawati, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI KASUS PENCURIAN OLEH KEJAKSAAN NEGERI PEKANBARU PASCA PUTUSAN INKRACHT Nabila Dani, Maria Maya L, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA HOMOSEKSUAL MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI BEBERAPA NEGARA DENGAN MAYORITAS PENDUDUK BERAGAMA ISLAM Rima Rohmiati, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-15

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH OKNUM TNI ( STUDI KOMPARATIF PUTUSAN NOMOR: 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 DAN NOMOR : PUT/217-K/PM.II- 09/AD/XI/2009 fitriyani fitriyani, Evi Deliana, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN DEPONERING DIKAITKAN DENGAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DAN ASAS LEGALITAS Khairunnisa Khairunnisa, Mexsasai Indra, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN FIRST TRAVEL DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Febrianti Syafitri, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT STEMPEL YANG DIPERGUNAKAN KONSUMEN UNTUK TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN AJARAN KAUSALITAS Putri Fauziah, Erdianto Erdianto, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN PADA PELAKU TINDAK PIDANA PERIKANAN OLEH WARGA NEGARA ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA Martha Purba, Emilda Firdaus, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

ANALISIS KEBIJAKAN DERADIKALISASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Yayan Saputra, Zulfikar Jayakusuma, Davit Rahmadan

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUAT STEMPEL YANG DIPERGUNAKAN KONSUMEN UNTUK TINDAK PIDANA DIKAITKAN DENGAN AJARAN KAUSALITAS Putri Fauziah, Erdianto Effendi, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN OLEH ASISTEN RUMAH TANGGA TERHADAP MAJIKAN ( STUDI KASUS PUTUSAN NO.386/PID/KDRT/2013/PN.JKT.SEL ) Boy Calvin Purba, Mukhlis R, Ledy Diana

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANAPENGANIAYAAN DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN ASAS LEX SPORTIVA Salsabila Afnita, Erdianto Erdianto

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PEKANBARU M REZKY RAMADHAN, Dessy Artina, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-14

PENYELESAIN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ZINA MELALUI MEDIASI PENAL BERDASARKAN HUKUM ADAT MELAYU RIAU DI KABUPATEN SIAK Epraim Ketaren, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI PIDANA PENGGUNAAN TENAGA LISTRIK SECARA MELAWAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN ASAS KEADILAN Darti Weni Gustin, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN SPAMMING BERKONTEN PORNOGRAFI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Dita Amelia, Mexsasai Indra, Erdiansyah Erdiansyah

1-14

PENAFSIRAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TENTANG PENCURIAN DALAM KELUARGA TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN NOMOR 1/PID.B/2020/PN TLK Atika Shalwani, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MENGANGKUT PENUMPANG LEBIH DARI SATU ORANG DALAM KENDARAAN RODA DUA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH Muhammad Hafizh, Mukhlis R, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-14

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DISKRIMINASI ETNIS DI LUAR PENGADILAN MELALUI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU Raka Prasetya Putra, Erdianto Erdianto, Adi Tiaraputri

PDF 1-15

PENERAPAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU EKSPLOITASI ANAK SEBAGAI PENGEMIS DI KOTA PEKANBARU Septavio Thoyyiba Ridwan, Mukhlis R, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NAKHODA KAPAL DALAM KECELAKAAN KAPAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN SUTRI UTAMI, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-14

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAH GUNA NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN PENCEGAHAN DENGAN REHABILITASI YANG TERINTEGRASI M Sadam Husin, Mukhlis R, Davit Rahmadan

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG TIDAK MEMILIKI IZIN USAHA PERKEBUNAN DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU Tesa Oktavia Simanjuntak, Dessy Artina, Mukhlis R

PDF 1-14

PERANAN SUBDIT V POLDA RIAU DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME MELALUIDUNIA VIRTUAL( CYBERTERRORISM ) Jonathan Christoper Silalahi, Erdianto Erdianto, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PELAKSANAAN PIDANA KURUNGAN PENGGANTI DENDA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI PEKANBARU Anggun Febria, Erdianto Erdianto, Widia Edorita

PDF 1-15

Penjatuhan Putusan Hakim Di Bawah Batas Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Ade Desti Mulyani, Evi Deliana, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DI PROVINSI RIAU Martina Enjelina, Evi Deliana, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DIKAITKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Wiby Fitria Alda, Davit Rahmadan, Elmayanti Elmayanti

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Ahmad Fauzi, Emilda Firdaus, Erdiansyah Erdiansyah

PDF 1-15

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR.553/PID.B/2019/PN.Pbr TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN Vitta Adelina Hutasoit, Evi Deliana, Davit Rahmadan

PDF 1-15

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUAL LIQUEFIED PETROLEUM GAS 3 KILOGRAM YANG MENJUAL DIATAS HARGA ECERAN TERTIGGI OLEH KEPOLISIAN RESOR TOBA SAMOSIR Septamor Simanjuntak, Dessy Artina, Davit Rahmadan

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN DALUWARSA DALAM PENGAJUAN GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN TERHADAP PERKARA SALAH TANGKAP Uli Annisa Fitri, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI PEMIDANAAN Ditya Karefna, Mukhlis R, Ferawati Ferawati

PDF 1-15

Hukum Internasional

ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM ADVOKASI AMNESTY INTERNATIONAL TERHADAP PERMASALAHAN MAIL ORDER BRIDES DARI NEGARA TIONGKOK An Nisaa Mujahidina, Zulfikar Jayakusuma, Widia Edorita

PDF 1-14

PERLINDUNGAN JURNALIS YANG BERADA DI DAERAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Bayu Saputra, Zulfikar Jayakusuma, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI SERANGAN UDARA DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL BAGDAD JANUARI 2020 Muhajir Afandi, Zulfikar Jayakusuma, Ledy Diana

PDF 1-15

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUNGSI (REFUGEE) ROHINGYA YANG BERADA DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG BELUM MERATIFIKASI KONVENSI TENTANG PENGUNGSI 1951 DAN PROTOKOL TAMBAHAN 1967 Mhd Irpan Pulungan, Evi Deliana, Adi Tiara Putri

PDF 1-15

PENGAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP PRESIDEN TIDAK SAH DI VENEZUELA DIKAITKAN DENGAN PRINSIP NON-INTERVENSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Yolanda Pramandika, Zulfikar Jayakusuma, Adi Tiaraputri

PDF 1-15