Ghafur, Abdul, Indonesia

• Vol 1, No 2 (2014): Wisuda Oktober 2014 - Hukum Tata Negara
  EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2013
  Abstract
• Vol 1, No 2 (2014): Wisuda Oktober 2014 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN KOMISI INFORMASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
  Abstract  PDF
• Vol 1, No 2 (2014): Wisuda Oktober 2014 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN RIAU DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN UNTUK MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DI PROVINSI RIAU
  Abstract  PDF
• Vol 1, No 2 (2014): Wisuda Oktober 2014 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2001 OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 1 (2015): Wisuda Februari 2015 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN TERHADAP SISTEM MULTI PARTAI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 1 (2015): Wisuda Februari 2015 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS KEBEBASAN PERS SSEBELUM dan SETELAH ERA REFORMASI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KEWENANGAN BPD (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI DESA KASANG LIMAU SUNDAI KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI BERDASARKAN PERDA NOMOR. 1 TAHUN 2009
  Abstract
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK PREROGATIF PRESIDEN SEBELUM DAN SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  EFEKTIVITAS TUGAS LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  PARTISIPASI PEMILIH TERHADAP PEMILIHAN GUBERNUR RIAU TAHUN 2013 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA PEKANBARU
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  PENERAPAN SISTEM SOFT BIKAMERAL DALAM PARLEMEN DI INDONESIA
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Perdata
  ANALISIS TERHADAP WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 677/K/AG/2009)
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
  Abstract
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  Pemilihan Presiden Langsung Dan Dampaknya Terhadap Demokrasi Di Indonesia
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945
  Abstract  PDF
• Vol 2, No 2 (2015): Wisuda Oktober 2015 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ALIRAN KEPERCAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 29 AYAT 2 UUD 1945
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 1 (2016): Wisuda Februari 2016 - Hukum Tata Negara
  KEDUDUKAN KERATON SURAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1950 TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI JAWA TENGAH
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PEMBATASAN HAK PILIH TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  MODEL OTONOMI DAERAH PADA MASA ORDE LAMA ORDE BARU DAN REFORMASI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALADAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KAUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  AKTUALISASI ASAS OTONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG OTONOMI DAERAH
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MEMAJUKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 06 TAHUN 2011
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PENGATURAN HUKUMAN MATI DALAM MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG DIKAITKAN DENGAN PASAL 28I UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  Tinjauan Yuridis Terhadap Penyusunan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2015
  Abstract  PDF
• Vol 3, No 2 (2016): Wisuda Oktober 2016 - Hukum Tata Negara
  PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
  Abstract  PDF